BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan perlindungan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam program ini terdapat sejumlah segmen kepesertaan dengan ketentuan pembiayaan yang berbeda, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta mandiri atau Non-PBI.
Perbedaan keduanya terutama berkaitan dengan pihak yang membayarkan iuran, kelompok masyarakat yang menjadi peserta, serta cara kepesertaan tersebut ditetapkan. Karena itu, istilah BPJS PBI dan BPJS Mandiri tidak menunjukkan dua program kesehatan yang berbeda, melainkan segmen kepesertaan dalam program JKN.
Mengenal Kepesertaan BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan merupakan badan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dalam sistem JKN. Kepesertaan JKN mencakup masyarakat Indonesia serta warga negara asing yang memenuhi ketentuan kepesertaan.
Dalam pelaksanaannya, peserta JKN berasal dari berbagai kelompok. Ada peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah dan ada pula yang membayar sendiri atau melalui pemberi kerja.
BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta JKN mencapai 284.337.094 orang berdasarkan laporan pengelolaan program sampai dengan 30 April 2026. Data tersebut menunjukkan luasnya cakupan program JKN di Indonesia.
Apa yang Dimaksud BPJS PBI?
PBI atau Penerima Bantuan Iuran merupakan segmen peserta JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Kelompok ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan iuran.
Penetapan PBI tidak dilakukan dengan cara mendaftar seperti peserta mandiri. Data penerima ditetapkan melalui mekanisme pendataan pemerintah dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pada 2026 terdapat pembaruan penting dalam pengelolaan data PBI. Permensos Nomor 3 Tahun 2026 mengatur persyaratan dan tata cara perubahan data PBI Jaminan Kesehatan serta menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu sumber data dalam pengelolaan PBI.
Peraturan tersebut mulai berlaku pada 22 Januari 2026 dan mencabut Permensos Nomor 21 Tahun 2019.
Dasar pengaturan PBI sendiri telah memiliki landasan sejak PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yang kemudian diubah melalui PP Nomor 76 Tahun 2015.
Apa Itu BPJS Mandiri atau Non-PBI?
Peserta BPJS Mandiri yang juga dikenal sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) merupakan kelompok yang tidak menerima pembiayaan iuran PBI dari pemerintah.
Untuk peserta mandiri, pembayaran iuran menjadi tanggung jawab peserta sesuai ketentuan kepesertaannya. Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui kanal layanan BPJS Kesehatan.
Selain peserta PBPU atau mandiri, kelompok Non-PBI mencakup beberapa segmen lain, termasuk pekerja yang menerima upah dari perusahaan atau instansi. Pada kelompok tersebut, mekanisme pembayaran iuran mengikuti ketentuan kepesertaan dan hubungan kerja yang berlaku.
Perbedaan BPJS PBI dan Mandiri
Perbedaan antara PBI dan peserta mandiri dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut:
1. Sumber pembayaran iuran
PBI merupakan peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sementara itu, peserta mandiri membayar iuran sesuai ketentuan kepesertaannya.
2. Cara penetapan peserta
PBI ditentukan berdasarkan mekanisme pendataan dan penetapan pemerintah. Peserta mandiri dapat mendaftarkan dirinya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kelompok peserta
PBI ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan iuran. Peserta Non-PBI mencakup beberapa kelompok, seperti pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah atau mandiri, serta bukan pekerja.
4. Kewajiban pembayaran
Peserta PBI tidak melakukan pembayaran iuran secara pribadi karena iurannya menjadi tanggungan pemerintah. Sebaliknya, peserta mandiri harus memperhatikan pembayaran iuran agar kepesertaannya tetap aktif.
5. Mekanisme pendaftaran
PBI tidak didaftarkan melalui mekanisme pendaftaran mandiri biasa. Sementara itu, peserta mandiri dapat melakukan proses pendaftaran melalui kanal yang disediakan BPJS Kesehatan.
Cara Menjadi Peserta BPJS PBI
Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran tidak perlu membuat kepesertaan PBI dengan mendaftar secara mandiri seperti peserta PBPU.
Prosesnya berkaitan dengan pendataan pemerintah, verifikasi serta perubahan atau perbaikan data sesuai ketentuan yang berlaku. Pada 2026, tata kelola perubahan data PBI mengacu pada Permensos Nomor 3 Tahun 2026 dan menggunakan DTSEN sebagai salah satu sumber data.
Karena itu, masyarakat yang merasa memenuhi persyaratan tetapi belum tercatat sebagai PBI dapat mengikuti mekanisme pengusulan dan pemutakhiran data melalui pemerintah daerah atau instansi yang menangani urusan sosial sesuai prosedur yang berlaku.
Cara Daftar BPJS Mandiri
Pendaftaran peserta mandiri dapat dilakukan melalui layanan BPJS Kesehatan, termasuk Mobile JKN.
Secara umum, langkah pendaftaran melalui Mobile JKN adalah sebagai berikut:
- Buka aplikasi Mobile JKN.
- Pilih menu pendaftaran peserta baru.
- Masukkan nomor Kartu Keluarga dan lakukan verifikasi yang diminta sistem.
- Tambahkan data peserta yang akan didaftarkan.
- Pilih kelas perawatan sesuai pilihan yang tersedia.
- Masukkan alamat email dan nomor telepon.
- Lakukan verifikasi melalui kode OTP.
- Periksa kembali data yang telah dimasukkan.
- Selesaikan proses persetujuan peserta.
- Simpan informasi virtual account yang diberikan untuk keperluan pembayaran.
BPJS Kesehatan menyediakan panduan resmi Mobile JKN untuk pendaftaran peserta, penambahan anggota keluarga, pengecekan informasi kepesertaan, hingga perubahan data.
Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan
Status kepesertaan perlu diperiksa untuk memastikan apakah kepesertaan masih aktif. Salah satu cara yang tersedia adalah menggunakan aplikasi Mobile JKN.
Cek melalui Mobile JKN
Langkahnya sebagai berikut:
- Buka aplikasi Mobile JKN.
- Masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar.
- Pilih menu Info Peserta.
- Informasi mengenai nama peserta, status kepesertaan, nomor JKN, tanggal lahir, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama akan ditampilkan.
Cek melalui layanan PANDAWA
BPJS Kesehatan juga menyediakan PANDAWA atau Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp untuk berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan.
Per Agustus 2026, kanal PANDAWA dapat diakses melalui nomor 0811-8-165-165. Layanan ini mencakup sejumlah kebutuhan administrasi, seperti pendaftaran peserta baru untuk kelompok tertentu, penambahan anggota keluarga, perubahan data, pengaktifan kembali kepesertaan, hingga perubahan kelas rawat bagi peserta PBPU atau mandiri.
Selain PANDAWA, BPJS Kesehatan menyediakan Care Center 165 yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan terkait program JKN.
Hal yang Perlu Diperhatikan Peserta
Status PBI maupun Mandiri tidak mengubah fakta bahwa keduanya merupakan bagian dari program JKN. Perbedaan utamanya terletak pada segmen kepesertaan dan mekanisme pembiayaan iurannya.
Peserta PBI memperoleh pembayaran iuran dari pemerintah sesuai ketentuan, sedangkan peserta mandiri bertanggung jawab terhadap pembayaran iurannya sendiri. Untuk peserta mandiri, informasi tagihan dan status pembayaran juga dapat dilihat melalui Mobile JKN.
Dengan adanya pembaruan pengelolaan data PBI pada 2026, masyarakat juga perlu memastikan data kependudukan dan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini penting karena data tersebut menjadi bagian dari proses penetapan dan perubahan data penerima PBI.
Kesimpulan
BPJS PBI dan BPJS Mandiri sama-sama berada dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, tetapi memiliki mekanisme kepesertaan dan pembayaran iuran yang berbeda. PBI diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan penerima bantuan dan iurannya dibayarkan pemerintah, sedangkan peserta mandiri membayar iurannya sendiri sesuai ketentuan.
Memasuki Agustus 2026, pengelolaan data PBI juga telah mengikuti ketentuan baru melalui Permensos Nomor 3 Tahun 2026, termasuk penggunaan DTSEN dalam pengelolaan data PBI. Sementara itu, peserta JKN dapat memanfaatkan Mobile JKN, PANDAWA, dan Care Center 165 untuk memperoleh informasi maupun mengurus berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan.
